MAKALAH: PERBANDINGAN PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA ANTARA PEMERINTAHAN SBY DAN PEMERINTAHAN MASA JOKOWI

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul "Perbandingan Penyelesaian Konflik Papua Antara Pemerintahan SBY Dan Pemerintahan Masa Jokowi" dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami lebih dalam tentang Penyelesaian Konflik Papua.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Setelah diselenggarakan Konferensi Meja Bunda (KMB) pada tahun 1949 antara Indonesia dan Belanda, namun belum menemukan hasil sehingga diperpanjang dan puncaknya melalui Perjanjuan New York pada 15 Agustus 1962. Setahun kemudian, Irian Barat berhasil diserahkan dari kedaulatan Belanda ke tangan Indonesia secara absah diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1 Oktober 1963 (Rahab & dkk, 2006). Namun keadaan Papua masih mengalami guncangan politik karena Belanda belum meninggalkan Papua sepenuhnya. Sehingga Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) 1969 menjadikan sebagai masyarakat Papua memilih bergabung dengan Indonesia. Namun terdapat beberapa kelompok yang tidak menerima pendapat Papera. Kelompok inilah yang bergerak menjadi organisasi dengan paham separaris bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia sehingga dapat merdeka dan mencapai kemerdekaannya sendiri sebagai negara maju.

Konflik di tanah Papua cenderung diserahkan kepada pihak militer sehingga menambah persoalan baru yaitu timbul perasaan termarginalkan pada masyarakat Papua yang disebabkan oleh sikap dan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Bertahun-tahun setelah reformasi, penanganan permasalahan di Papua melibatkan pendekatan aparat keamanan kecuali security appoach yang dilakukan pemerintah Jokowi. Sepanjang 2012-2014 pada masa SBY, lebih dari 40 kali terjadi aksi kekerasan dengan senjata yang mengakibatkan 50 jiwa menjadi korban termasyk aparat keamanan dan warga sipil (Rahab A. a., 2012). Pada masa Jokowi kebijakan penanganan dengan pendekatan pembangunan Papua dilaksanakan. Pemerintah terus melakukan program kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Papua meskipun aksi dari kelompok kriminal separatis masih berlanjut (Pedrason, 2020).

1.2         Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan penyelesaian konflik papua antara pemerintahan SBY dan pemerintahan masa Jokowi?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1         Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penyelesaian konflik di Papua dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan diplomasi, dialog, dan pembangunan ekonomi. Pemerintahan SBY melanjutkan kebijakan Otonomi Khusus Papua yang bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan wilayahnya melalui UU Otsus Papua (Rahab & dkk, 2006). Pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi prioritas, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. SBY juga mendorong dialog antara pemerintah pusat dan perwakilan masyarakat Papua untuk membahas berbagai isu dan mencari solusi bersama. Selain itu, berbagai program kesejahteraan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diluncurkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Dalam hal keamanan, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum dan upaya menjaga keamanan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak asasi manusia, meskipun masih terdapat berbagai insiden kekerasan yang menimbulkan kritik. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat asli Papua dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, guna memastikan mereka mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan.

2.2         Pemerintahan Joko Widodo (2014-sekarang)

Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), penyelesaian konflik di Papua berfokus pada pendekatan pembangunan, dialog, dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Jokowi mengutamakan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk pembangunan jalan Trans Papua, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi juga memperkuat program-program kesejahteraan sosial untuk masyarakat Papua, seperti program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Presidential Staff Office, 2016). Berbagai program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Jokowi juga mendorong pendekatan dialog dan komunikasi dengan berbagai kelompok di Papua, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, dan kelompok separatis.

Pemerintah berupaya mengurangi ketegangan dengan melakukan dialog terbuka dan mendengarkan aspirasi serta keluhan masyarakat Papua. Namun, pendekatan dialog ini sering kali dihadapkan pada tantangan kompleksitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Penegakan hukum dan keamanan tetap menjadi aspek penting dalam penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah berusaha menegakkan hukum dengan tegas terhadap kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan, sambil berupaya menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Upaya ini termasuk operasi militer terukur untuk menangani kelompok separatis yang bersenjata, tetapi sering kali menimbulkan kritik dari berbagai pihak terkait dampaknya terhadap masyarakat sipil. Pemerintah juga meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui berbagai program yang mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan dan pemerintahan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan.

2.3         Perbandingan Penyelesaian Konflik Papua Antara Pemerintahan SBY Dan Pemerintahan Masa Jokowi

Penyelesaian konflik Papua antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dalam pendekatan yang digunakan. Berikut adalah perbandingannya:

2.3.1   Persamaan

1.             Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Kedua pemerintahan menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

2.             Program Kesejahteraan Sosial

Kedua pemerintahan meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

3.             Dialog dan Komunikasi

Baik SBY maupun Jokowi mendorong dialog dengan masyarakat Papua, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok lainnya, sebagai bagian dari upaya untuk mencari solusi damai bagi konflik yang terjadi.

2.3.2   Perbedaan

1.             Pendekatan Pembangunan:

SBY: Fokus pada otonomi khusus sebagai cara untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua dalam mengelola sumber daya dan pembangunan. SBY juga melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah ada.

Jokowi: Mengambil langkah lebih agresif dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti proyek Trans Papua, dan berbagai proyek strategis lainnya dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

2.             Penegakan Hukum dan Keamanan:

SBY: Mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum dan keamanan, dengan upaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih terdapat insiden kekerasan yang menimbulkan kritik.

Jokowi: Penegakan hukum dan operasi militer yang lebih tegas terhadap kelompok separatis bersenjata.

3.             Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua:

SBY: Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan dan berbagai sektor pembangunan melalui program-program yang ada.

Jokowi: Memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial, serta melibatkan mereka secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

4.             Implementasi Otonomi Khusus:

SBY: Melanjutkan kebijakan otonomi khusus yang telah dimulai sebelumnya.

Jokowi: Menghadapi tantangan dalam implementasi otonomi khusus, termasuk revisi undang-undang otonomi khusus Papua untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

 

BAB III

KESIMPULAN

3.1         Kesimpulan

Penyelesaian konflik Papua selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak kesamaan, tetapi juga sejumlah perbedaan dalam pendekatan yang diambil. Kedua pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Mereka juga mendorong dialog dan komunikasi dengan berbagai kelompok di Papua sebagai bagian dari upaya mencari solusi damai.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan pembangunan, penegakan hukum dan keamanan, serta pemberdayaan masyarakat asli Papua. Pemerintahan SBY menekankan pada otonomi khusus dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum, sementara pemerintahan Jokowi mengambil langkah lebih agresif dalam pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kelompok separatis bersenjata. Jokowi juga memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat asli Papua dengan melibatkan mereka secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai program pembangunan.

3.2         Saran

Untuk menyelesaikan konflik di Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu mengintegrasikan pendekatan pembangunan, penegakan hukum, dan dialog dalam satu strategi terpadu. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan otonomi khusus sangat penting. Dialog yang berkelanjutan dan inklusif harus melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat adat dan tokoh agama. Penegakan hukum harus adil dan menghormati hak asasi manusia, sementara transparansi dan akuntabilitas dalam semua program harus dijaga. Peningkatan infrastruktur teknologi dan komunikasi serta perlindungan hak-hak adat juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama, menciptakan perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan di Papua.

REFERENSI

 

Pedrason, R. (2020). Tantangan Intelijen di Papua: Menghadapi Evolusi Gerakan Papua Merdeka. Jakarta: Jakad Media Publishing.

Presidential Staff Office. (2016). KSP 2 Tahun Jokowi JK. Retrieved from Jakarta: Kementerian Kominfo: https://kerjanyata.d/portfolio/toga-fokus-utama-pembangunan-manusia/

Rahab, A. a. (2012). Dengarkan Papua: Catatan-Catatan Poliyik dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Quantum.

Rahab, A., & dkk. (2006). Papua Menggugat. Jurnal Penelitian Politik 3(1), 43-65.